[HMP-PK FMIPA UNESA : 2025] STUDI AKTIVISME 2025

Menelisik Etika Politik dan Arah Demokrasi Indonesia dalam Bayang-bayang Kekuasaan

Studi Aktivisme 2025

 

Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya (HMP-PK FMIPA Unesa) kembali menunjukkan kepedulian dan komitmennya sebagai organisasi kemahasiswaan yang responsif terhadap perkembangan sosial-politik melalui penyelenggaraan kegiatan Studi Aktivisme 2025 dengan tema “Menelisik Etika Politik dan Arah Demokrasi Indonesia dalam Bayang-bayang Kekuasaan”, kegiatan ini menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk mengkaji isu-isu nasional secara kritis, objektif, dan berbasis pengetahuan. Kegiatan dilakukan secara offline guna menghadirkan interaksi yang lebih intens, dialogis, dan bermakna antarpeserta.

Studi Aktivisme 2025 diselenggarakan dengan latar belakang bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari kelompok intelektual muda, memiliki peran besar sebagai agen perubahan. Tidak hanya berkutat dalam dunia akademik, mahasiswa diharapkan mampu merespons isu publik dengan sikap kritis, peka terhadap ketidakadilan, dan terlibat dalam upaya menciptakan solusi sosial. Pandangan ini mengajak mahasiswa memahami bahwa politik bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, melainkan sesuatu yang hadir dan memengaruhi setiap inti kehidupan.

Gambar 1. Registrasi Peserta

Sumber: HMP-PK FMIPA Unesa

Studi Aktivisme pertama diselenggarakan pada Jumat, 13 Juni 2025 bertempat di Ruang C06.04.01 Gedung Kimia FMIPA Unesa. Sebelum acara dimulai, panitia dan peserta terlebih dahulu melakukan registrasi. Acara secara resmi dibuka oleh Rizkyana Nur A. selaku Master of Ceremony (MC), kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib Studi Aktivisme 2025. Setelah itu, seluruh panitia dan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unesa dengan penuh khidmat. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi sambutan oleh Chonsa Azzahra A. selaku Ketua Pelaksana dan Rafli Dwi Darmawan selaku ketua HMP-PK FMIPA Unesa Periode 2025.

Gambar 2. Penyampaian Materi

Sumber: HMP-PK FMIPA Unesa

Sebelum memasuki acara inti, Jeni Widiyaning Budiarti selaku moderator membacakan Curriculum Vitae (CV) pemateri. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Moch. Mubarok Muharam, S.IP., M.IP. Pada sesi pemaparan materi, Dr. Moch. Mubarok Muharam, S.IP., M.IP. menekankan bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari seluruh aspek kehidupan. Keputusan-keputusan yang memengaruhi dunia kesehatan, pendidikan, hukum, hingga pertambangan semuanya berhulu pada parlemen, sehingga mahasiswa perlu memahami bahwa politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Beliau juga menyoroti kondisi etika politik di lingkungan kampus, termasuk fenomena perebutan jabatan dalam organisasi mahasiswa yang kadang dilakukan dengan cara-cara tidak sehat. Mahasiswa diajak untuk kembali memahami prinsip etika politik sebagai landasan perilaku demokratis, baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan berbangsa.

 

Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terdapat tiga pertanyaan yang disampaikan oleh peserta:

1.     Saudari Yunita Sari Putri Nurcholifah (PKD 2024)

Jika terjadi perbedaan pandangan politik di kalangan mahasiswa kampus, strategi etis apa yang dapat digunakan agar diskusi tetap berjalan sehat dan produktif?

Tanggapan dari Dr. Moch. Mubarok Muharam, S.IP., M.IP.

Mahasiswa sebagai individu atau bagian dari kelompok terdidik di lingkungan kampus seharusnya memahami bahwa perbedaan pendapat selama berada dalam koridor demokrasi adalah hal yang wajar dan lumrah. Kita perlu melihat perbedaan pandangan sebagai sesuatu yang positif yang dapat mendorong kemajuan civitas academica, bukan malah menjadikannya alasan untuk saling menolak atau merasa terganggu. Sebagai Bangsa Indonesia, kita sudah terbiasa hidup dalam keberagaman baik dari segi budaya, ras, suku, daerah, dan agama. Keberagaman ini harus dianggap sebagai suatu keniscayaan, bahkan sebagai modal sosial yang berharga untuk mendorong pembangunan dan kemajuan bersama. Perbedaan pendapat justru membuka ruang lahirnya berbagai perspektif dan opsi alternatif. Ketika satu pilihan tidak berjalan efektif, kita punya alternatif lain untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, perbedaan tidak perlu ditakuti, tetapi perlu didialogkan agar bisa ditemukan titik temu atau solusi baru yang disepakati bersama. Setelah titik temu tercapai, maka kita perlu menjalankan keputusan tersebut secara konsisten. Prinsip ini sejalan dengan semangat demokrasi, yang selalu memberikan ruang bagi berbagai pilihan. Jika dalam suatu forum atau pemilihan, pendapat kita tidak disepakati, kita tetap perlu menghormati hasil keputusan bersama dan tidak menolak hasil tersebut secara emosional.

2.    Saudara Mochammad Risky Aminuddin (PKA 2024)

Pada awal tadi disinggung bahwa bila ada permasalahan sosial jangan lapor polisi namun lapor ke parlemen yang berwewenang, padahal cara menyampaikan aspirasi ke parlemen-parlemen yang berkaitan cukup susah dan perlu beberapa izin. Normalnya warga sipil akan mengadu ke polisi dan berharap aspirasi mereka dapat ditampung dan disalurkan kepada parlemen terkait namun pada realitanya terdapat beberapa oknum polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu bagaimana cara para warga sipil menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka?

 

 

Tanggapan dari Dr. Moch. Mubarok Muharam, S.IP., M.IP.

Memang kenyataannya, banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Mereka sering kali hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Akibatnya, rakyat merasa aspirasinya tidak didengar dan memilih turun ke jalan untuk berdemo. Tapi saat menyampaikan aspirasi, mereka sering kali justru berhadapan dengan aparat kepolisian yang kadang bertindak berlebihan, hingga terjadi bentrokan. Solusinya, perlu ada jalur aspirasi yang lebih terbuka dan mudah dijangkau, seperti forum warga, audiensi langsung dengan wakil rakyat, atau pemanfaatan media sosial secara kolektif agar suara rakyat tetap bisa tersampaikan tanpa harus selalu turun ke jalan dan berisiko bentrok.

3.    Saudari Nenny Aulia Chandra (PKB 2024)

Sering kali muncul isu bahwa beberapa organisasi mahasiswa yang digunakan sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok elit kampus, menurut bapak bagaimana kampus seharusnya menyikapi fenomena ini dan moto kebebasan berekspresi mahasiswa?

Tanggapan dari Dr. Moch. Mubarok Muharam, S.IP., M.IP.

Sejak era Reformasi 1998, kampus dikenal sebagai tempat penting dalam memperjuangkan kebebasan dan melawan pemerintahan yang otoriter. Mahasiswa saat itu berani menyuarakan pendapat demi keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, jika hari ini masih ada pihak kampus baik dosen, pimpinan jurusan, dekan, atau bahkan pemimpin organisasi mahasiswa yang membungkam suara mahasiswa, maka artinya mereka telah melupakan peran penting kampus sebagai ruang kebebasan berekspresi. Kampus seharusnya memberi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, termasuk terhadap hal-hal yang terjadi di dalam kampus sendiri.

         Dilanjutkan ke acara berikutnya, yakni sesi problem solving. Pada sesi ini, peserta dapat memberikan argumennya dari studi kasus yang diberikan.

1.    Hak apa saja yang dilanggar?

Tanggapan dari kelompok 4

Dalam studi kasus ini, terdapat sejumlah hak konstitusional yang dilanggar, utamanya hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi di ruang publik. Mahasiswa yang tergabung dalam media kampus Dialektika Publik dipaksa untuk menarik konten yang dinilai kontroversial, meskipun konten tersebut memuat informasi berbasis fakta yang berkaitan dengan dinamika politik nasional. Bahkan, mahasiswa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan melanggar etika penyiaran. Tindakan ini mencerminkan adanya tekanan terhadap kebebasan pers di lingkungan akademik, sekaligus menunjukkan upaya pembungkaman terhadap suara-suara kritis di kalangan mahasiswa.

2.    Bagaimana implikasinya terhadap demokrasi kampus dan nasional?

Tanggapan dari kelompok 4

Implikasi dari peristiwa ini sangat signifikan terhadap keberlangsungan demokrasi, baik dalam lingkup kampus maupun nasional. Ketika kebebasan berekspresi dibatasi, khususnya melalui tindakan represif terhadap media mahasiswa, maka ruang diskusi publik menjadi tereduksi. Hal ini berpotensi menciptakan iklim ketakutan dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan kampus atau negara, yang pada akhirnya dapat melemahkan fungsi kampus sebagai pusat kebebasan akademik, intelektual, serta agen perubahan.

3.    Pihak mana yang kalian dukung? Jelaskan alasannya!

Tanggapan dari kelompok 4

Pihak yang kami dukung dalam kasus ini adalah mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademik yang memiliki peran strategis dalam menjaga kebebasan berekspresi dan menyuarakan kepentingan publik. Dukungan terhadap mereka merupakan bentuk pembelaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam hal keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan kebebasan berpikir di lingkungan pendidikan tinggi.

4.    Nilai demokrasi dan etika politik apa yang akan kalian bela?

Tanggapan dari kelompok 4

Nilai demokrasi dan etika politik yang kami bela mencakup kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul, dan berorganisasi secara damai, serta hak untuk mengakses dan menyebarluaskan informasi. Dalam konteks kampus, nilai-nilai ini sangat penting guna memastikan terciptanya ruang dialog yang sehat, kritis, dan partisipatif sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pembangunan karakter civitas academica.

5.    Strategi apa yang akan kalian ambil jika terlibat dalam situasi tersebut

Tanggapan dari kelompok 4

Adapun strategi yang kami pilih dalam menghadapi situasi ini meliputi advokasi publik dan kampanye media untuk menyuarakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, baik di tingkat kampus maupun nasional. Selain itu, kami akan mengupayakan pendampingan hukum melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil guna menghadapi proses pelaporan ke kepolisian. Langkah selanjutnya adalah menghimpun data dan bukti terkait bentuk intervensi, tekanan, dan pelanggaran yang terjadi, yang dapat digunakan sebagai dasar pembelaan serta rekomendasi kebijakan dalam rangka memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi di lingkungan pendidikan.

Setelah sesi problem solving, acara dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama pemateri yang dipandu oleh moderator. Kemudian acara dikembalikan ke MC. Acara berikutnya adalah penyampaian peserta teraktif dan kelompok terbaik. Adapun peserta teraktif diraih oleh Yunita Sari Putri Nurcholifah dari kelas PKD 2024 dan kelompok terbaik diraih oleh kelompok 4. Acara Studi Aktivisme 2025 ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Nabil Mustofa. Sebelum peserta meninggalkan ruangan, peserta mengisi lembar angket kepuasan yang dibagikan oleh panitia. Acara Studi Aktivisme 2025 berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Studi Aktivisme 2025 kedua diselenggarakan pada Kamis, 25 September 2025 bertempat di Ruang C05.04.01 Gedung Kimia FMIPA Unesa. Sebelum acara dimulai, panitia dan peserta terlebih dahulu melakukan registrasi. Acara secara resmi dibuka oleh Rizkyana Nur A. selaku MC, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib Studi Aktivisme 2025. Setelah itu, seluruh panitia dan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unesa dengan penuh khidmat. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi sambutan oleh Chonsa Azzahra A. selaku Ketua Pelaksana dan Rafli Dwi Darmawan selaku ketua HMP-PK FMIPA Unesa Periode 2025.

Gambar 3. Penyampaian Materi

Sumber: HMP-PK FMIPA Unesa

Sebelum memasuki acara inti, Jeni Widiyaning Budiarti selaku moderator membacakan CV pemateri. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Lukman Sugiharto Wijaya, S.H., M.H., S.Si., M.Si., Ph.D., C.M. Pada sesi pemaparan materi, Bapak Lukman Sugiharto Wijaya, S.H., M.H., S.Si., M.Si., Ph.D., C.M. menyampaikan bahwa aktivisme mahasiswa dan fenomena demonstrasi yang sering terjadi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional dan salah satu bentuk penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan secara elegan, rasional, dan berdasarkan data. Beliau juga mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi tidak sepenuhnya berasal dari mahasiswa, melainkan adanya penyusup yang memprovokasi situasi. Melalui perspektif tersebut, mahasiswa diingatkan agar tetap kritis namun tetap menjunjung tinggi etika dalam perjuangan.

Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terdapat tiga pertanyaan yang disampaikan oleh peserta:

1.    Saudara Muhammad Veto Nurdianto (PKA 2025)

Bagaimana peranan mahasiswa atau gerakan mahasiswa dalam menciptakan perubahan besar terhadap budaya politik yang diwariskan oleh generasi terdahulu, di mana masih terdapat wakil rakyat yang tidak benar-benar mewakili rakyat, melainkan kepentingan partai atau golongan tertentu? Mengingat adanya pola senioritas dan penyalahgunaan kekuasaan yang menghambat kemajuan serta regulasi pemerintahan, bagaimana mahasiswa dapat berperan memperbaiki kondisi tersebut?

Tanggapan dari Lukman Sugiharto Wijaya, S.H., M.H., S.Si., M.Si., Ph.D., C.M.

Peran mahasiswa dalam memperbaiki budaya politik berawal dari kemampuan berpikir kritis dan analitis. Mahasiswa dituntut untuk mampu melihat akar persoalan bangsa secara objektif dan tidak hanya menilai dari permukaan. Perubahan besar tidak akan lahir dari keluhan semata, tetapi dari pemikiran yang tajam dan tindakan nyata yang dilakukan secara konsisten. Melalui kegiatan advokasi, penelitian sosial, dan keterlibatan aktif dalam organisasi, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak kesadaran politik baru di kalangan masyarakat. Kelompok intelektual muda ini memiliki tanggung jawab moral untuk membangun budaya politik yang bersih, beretika, dan berpihak pada kebenaran. Pemahaman yang baik terhadap sistem demokrasi dan hukum diperlukan agar setiap tindakan dan kritik yang dilakukan tetap relevan serta solutif. Setiap langkah kecil seperti menulis opini, menggelar diskusi publik, atau mengedukasi masyarakat adalah bentuk kontribusi nyata dalam proses perubahan bangsa.

2.    Saudari Laily Mufiddah (PKA 2025)

Bagaimana kita bisa membangun kembali kepercayaan terhadap kekuasaan ketika praktik korupsi terus menjadi budaya yang berulang dari satu periode ke periode berikutnya? Jika pejabat publik dengan mudah menyalahgunakan jabatan dan hukum seringkali tajam ke bawah namun tumpul ke atas, apakah kita masih bisa menyebut Indonesia sebagai negara hukum? Apakah etika politik selama ini hanya berhenti pada retorika kampanye tanpa pernah diwujudkan dalam kebijakan nyata? Dan terakhir, apakah demokrasi di Indonesia benar- benar dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat, atau hanya menjadi alat legitimasi bagi kelompok oligarki untuk mempertahankan kekuasaan?

Tanggapan dari Lukman Sugiharto Wijaya, S.H., M.H., S.Si., M.Si., Ph.D., C.M.

Hukum di Indonesia memang belum berjalan sempurna, namun keberadaannya tetap menjadi penopang utama bagi keberlangsungan negara. Tanpa hukum, masyarakat akan kehilangan arah moral, dan kekacauan akan menggantikan ketertiban. Karena itu, keberadaan aparat penegak hukum tetap harus dijaga, sembari terus mendorong perbaikan dari dalam sistem. Kepercayaan publik terhadap lembaga negara memang menurun akibat maraknya korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan jabatan. Namun, hal ini tidak boleh membuat generasi muda bersikap apatis. Justru mahasiswa perlu hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mengawal penegakan hukum serta menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Partisipasi mahasiswa tidak selalu harus diwujudkan melalui demonstrasi, melainkan juga lewat penelitian, literasi hukum, dan kampanye sosial yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Pesan penting yang dapat diambil adalah bahwa kepercayaan terhadap hukum harus tetap dijaga. Yang perlu hilang bukanlah keyakinan terhadap sistem, melainkan ketidakpedulian terhadap penegakannya.

3.    Saudari Ais Sahwa Aliya (PKC 2025)

Sebagai mahasiswa pendidikan, bagaimana kami dapat benar-benar menjadi agent of change? Bagaimana cara kami, generasi muda, menanamkan nilai etika politik dan kebijakan yang berintegritas agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan seperti DPR tidak terus menurun?

Tanggapan dari Lukman Sugiharto Wijaya, S.H., M.H., S.Si., M.Si., Ph.D., C.M.

Mahasiswa pendidikan memikul tanggung jawab ganda, yakni menguasai ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai karakter bagi generasi penerus. Sebagai calon pendidik, setiap mahasiswa diharapkan menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab baik pada diri sendiri maupun peserta didik di masa depan. Konsep agent of change tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk aksi besar, tetapi dapat dimulai dari langkah sederhana menumbuhkan kesadaran sosial di lingkungan kampus, keluarga, dan masyarakat.Mahasiswa pendidikan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan melalui kegiatan ilmiah, tulisan, diskusi akademik, serta pengajaran yang menumbuhkan nilai-nilai etika dan integritas. Perubahan tidak selalu datang dari ruang politik, tetapi juga dapat lahir dari ruang-ruang pendidikan. Dari kelas, mahasiswa dapat mencetak generasi yang berkarakter dan berprinsip. Menjadi Agent of Change berarti berani berpikir berbeda, berbuat benar, dan menanamkan nilai moral yang kuat di setiap langkah kehidupan.

Dilanjutkan ke acara berikutnya, yakni sesi problem solving. Pada sesi ini, peserta dapat memberikan argumennya dari studi kasus yang diberikan.

1.    Bagaimana mahasiswa dapat menjaga perannya sebagai kekuatan moral dalam mengawal kebijakan pemerintah tanpa kehilangan independensi politiknya?

Tanggapan dari kelompok 5

Mahasiswa dapat menjaga perannya sebagai kekuatan moral dengan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Dalam mengawal kebijakan, mahasiswa harus mengedepankan kajian ilmiah dan berpikir rasional, bukan karena dorongan kepentingan politik tertentu. Dengan begitu, mahasiswa tetap bisa menjadi pengontrol sosial yang objektif tanpa kehilangan independensi politiknya.

2.    Dalam konteks kebebasan akademik, bagaimana mahasiswa sebaiknya bersikap ketika kritik mereka terhadap pemerintah dibatasi oleh pihak kampus?

Tanggapan dari kelompok 5

Ketika kritik dibatasi oleh pihak kampus, mahasiswa perlu tetap bersikap bijak dan cerdas. Kritik dapat disampaikan melalui cara yang etis, sopan, dan ilmiah, misalnya lewat forum diskusi akademik, karya tulis, seminar, atau media kampus. Dengan begitu, mahasiswa tetap dapat menyalurkan gagasan dan pandangan kritisnya tanpa melanggar aturan serta tetap menjaga nilai-nilai kebebasan akademik yang sehat.

3.    Bagaimana mahasiswa bisa membangun solidaritas antarorganisasi kampus untuk memperkuat posisi mereka dalam menyuarakan aspirasi terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi?

Tanggapan dari kelompok 5

Mahasiswa bisa membangun solidaritas dengan menjalin komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antarorganisasi kampus. Mereka dapat berkolaborasi dalam kegiatan bersama seperti diskusi publik, aksi sosial, maupun kampanye edukatif yang menumbuhkan kesadaran tentang HAM dan demokrasi. Dengan bersatu dalam tujuan yang sama, mahasiswa akan memiliki posisi yang lebih kuat dan berpengaruh dalam menyuarakan aspirasi secara damai dan konstruktif.

Setelah sesi problem solving, acara dilanjutkan dengan sesi dokumentasi bersama pemateri yang dipandu oleh moderator. Kemudian acara dikembalikan ke MC. Acara berikutnya adalah penyampaian peserta teraktif dan kelompok terbaik. Adapun peserta teraktif diraih oleh Laily Mufiddah dan kelompok terbaik diraih oleh kelompok 5. Acara Studi Aktivisme 2025 ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Sakroni. Sebelum peserta meninggalkan ruangan, peserta mengisi lembar angket kepuasan yang dibagikan oleh panitia. Acara Studi Aktivisme 2025 berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Harapannya, seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika politik, demokrasi, dan tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademik. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Pendidikan Kimia FMIPA Unesa tidak hanya berperan sebagai ilmuwan muda dalam bidang sains, tetapi juga individu yang memiliki kepekaan sosial, integritas, dan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam menciptakan perubahan yang lebih baik. Dengan semangat intelektual yang terus dirawat, generasi mahasiswa hari ini diharapkan dapat tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan nilai kemanusiaan.